Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman saat berkunjung di sala satu Sekolah
HotNews.com,Makassar– Bau tak sedap dugaan korupsi kembali menyelimuti Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel).Ketua Umum Persatuan Journalist Siber Indonesia (Perjosi), Salim Djati Mamma, menegaskan siap menemui Kapolda dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk mendesak penyelidikan tuntas atas program Smart School Sulsel, tuturnya.
“Desakan ini kami Fokuskan mengarah pada penggunaan dana BOS tahun anggaran 2022–2023, yang diduga dijadikan ladang bancakan melalui pengadaan perangkat Smart TV dan perlengkapannya” tegasnya.
Hasil investigasi Perjosi mengungkap, seluruh SMA Negeri penerima bantuan Smart TV diwajibkan membeli paket tambahan dari satu vendor yang diduga direstui Disdik Sulsel, sehingga ada skema pemaksaan dan vendor tinggal.
“Paket ini berisi kamera eksternal HD, kabel LAN, keyboard nirkabel, bracket TV, dan jasa pemasangan. Padahal, perangkat Smart TV tersebut bisa memanfaatkan laptop atau PC yang sudah tersedia di sekolah. Ini jelas akal-akalan. Kenapa tidak membeli Smart TV dengan kamera bawaan menjadi tanda tanya, Kenapa sekolah dipaksa beli kamera terpisah dari vendor tertentu? Ini indikasi monopoli yang difasilitasi Disdik,” tegas Salim, Jumat (15/8/2025).
Wartawan senior dibidang kriminal ini menambahkan, dari data perbandingan harga yang dihimpun tim Perjosi, menunjukkan lonjakan harga yang mencolok hingga 300% pada beberapa item seperti kamera eksternal HD, kabel LAN, keyboard wireless, bracket TV, dan jasa pemasangan, sehingga diduga terjadi markup gila-gilaan.
“Dengan biaya pemasangan Rp7 juta per titik, satu sekolah dengan 8 titik harus mengeluarkan Rp42 juta hanya untuk pemasangan” tambahnya.
Dari hasil investigasi di lapangan, tim media memperkirakan terdapat lebih dari 1.400 unit Smart TV yang dibagikan ke seluruh SMAN di Sulsel, sehingga potensi nilai proyek bisa menembus Rp10 miliar.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman saat melakukan pe1ninjaun Smart Shcool
Berikut Kronologinya Alur Uang yang diduga terjadi berdasarkan keterangan sumber, alur pengadaan berjalan sebagai berikut:
-Smart TV dikirim oleh vendor utama (A).
Perangkat tambahan seperti kamera dan perlengkapan datang dari vendor penunjang
-(B) yang diduga ditunjuk langsung Disdik.
Kepala sekolah diarahkan membeli paket hanya dari vendor B, tanpa opsi vendor lain.
Pembayaran dilakukan menggunakan dana BOS Reguler/Afirmasi. Sehingga diduga terjadi markup dan kickback, di mana harga dinaikkan dan sebagian dana kembali ke oknum Disdik.
Mantan Wakil Ketua PWI Sulsel ini, menyoroti lemahnya peran Inspektorat Sulsel yang dinilainya mandul, tidak menjalankan audit. Kepala sekolah berada pada posisi terpaksa membayar, sebagian mengaku keberatan namun tidak berdaya.
“Di lapangan, Smart School nyaris tidak membawa perubahan metode belajar. Guru tetap mengajar dengan gaya lama, siswa tidak antusias, perangkat mahal hanya jadi pajangan. Slogan Satu Kualitas se Sulsel hanya jadi kosmetik. Tanpa pembaruan metode, ini fosil program pendidikan yang ditinggalkan pejabatnya,” kritiknya.
Asesor BNSP ini memastikan, akan membawa data, kronologi, dan daftar harga markup ini sebagai lampiran resmi ke Kapolda dan Kajati Sulsel. Ia juga meminta audit forensik keuangan BOS 2022–2023 di seluruh sekolah penerima, pemeriksaan vendor, serta penelusuran aliran dana sehubungan dengan smart school.
“Jika ini dibiarkan, maka kita sedang memberi lampu hijau pada praktik korupsi pendidikan,” pungkasnya.(tim
＼ Get the latest news ／
