BeritaDaerahNasionalTNI Dan PolriUncategorized

Pasca Setahun Kerja Presiden dan wakil Presiden Prabowo-Gibran, Di Sulawesi Selatan Berbagai Aliansi Melakukan Aksi Unjuk Rasa Dengan Isu Nasional Serta Isu Lokal

7
×

Pasca Setahun Kerja Presiden dan wakil Presiden Prabowo-Gibran, Di Sulawesi Selatan Berbagai Aliansi Melakukan Aksi Unjuk Rasa Dengan Isu Nasional Serta Isu Lokal

Sebarkan artikel ini
Pasca Setahun Kerja Presiden dan wakil Presiden Prabowo-Gibran,  Di Sulawesi Selatan Berbagai Aliansi Melakukan Aksi Unjuk Rasa Dengan Isu Nasional Serta Isu Lokal

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Irjen Pol Rusdi Hartono saat Kompresi pers

HOTNEWS.WEB.ID, Makassar –sejumlah  Aliansi mahasisawa dan Masyarakat unjuk Rasa Di Sulsel dengan dengan sejumlah isu isu baik lokal atau Nasoinal Pasca Peringatan setahun kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka

Sebanyak 35 Aliansi yang ingin melakukan aksi unjuk rasa  atau Demonstrasi namun hanya sebagai yang melaksanakannya ada 3 Aliansi saat Unjuk  rasa egenda  isu Nasional 14 Isu Loka

Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan merilis perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pasca peringatan setahun kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

‎Dimana terjadi gelombang aksi unjuk rasa saat peringatan tersebut.

‎Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Rusdi Hartono menjelaskan, pada Senin 20 Oktober lalu direncanakan ada 35 aksi demonstrasi di wilayah Sulsel. Namun, hanya sebagian yang benar-benar terlaksana.

‎“Dari 35 ternyata bisa berkurang, aksi yang berjalan hanya 17. Sementara 18 aksi dibatalkan oleh masing-masing yang merencanakan aksi itu sendiri,” ujarnya dalam konferensi pers di Mapolda Sulsel, Kamis (23/10/2025).

‎Rusdi melanjutkan, dari 17 aksi tersebut, hanya tiga yang membawa isu nasional terkait evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

‎“Sisanya, 14 aksi yang berlangsung di Makassar maupun kabupaten/kota lain berisi isu-isu lokal di Sulawesi Selatan,” jelasnya.

‎Pada hari berikutnya, terdapat juga aksi unjuk rasa yang terjadi. Akan tetapi, ia mengungkapkan bahwa mayoritas agenda aksi juga urung digelar.

‎“Pada 21 Oktober, ada 14 rencana unjuk rasa. Yang berjalan tujuh, sedangkan tujuh lainnya dibatalkan. Seluruh isu pada tujuh aksi tersebut masalah isu-isu lokal,” sebutnya.

‎”Lalu pada 22 Oktober kemarin, direncanakan ada 10 aksi, tetapi dapat berjalan hanya lima,” sambung Rusdi.

‎Lebih jauh, Kapolda Sulsel menegaskan bahwa pihaknya menjamin ruang demokrasi tetap terbuka selama berlangsung sesuai aturan.

‎“Ketika bicara unjuk rasa tentunya kami dari Polda Sulsel memahami ini menjadi bagian dari demokrasi itu sendiri. Jadi silakan bagaimana demokrasi berjalan dan berkembang di masyarakat.”

‎Meski mobilisasi aksi cukup masif secara agenda, Rusdi menyebut kondisi daerah terjaga.

‎Ia pun menegaskan komitmen kolaborasi para stakeholder di Sulsel untuk mengawal proses demokrasi.

“Kami dari aparatur pemerintah bersama masyarakat Sulawesi Selatan akan terus bahu-membahu untuk menciptakan provinsi yang aman, damai, dan tertib,” tutupnya.

Hal ini menjadi pertanyaan bagi masyarkat Sulawesi Selatan, sayangnya Polda Sulsel tidak menjelaskan terkait isu Nasional dan isu lokal “kalau isu Nasional  seperti apa dan lokal juga seperti  apa isunya. Aksi ini pasca setahun kerja Persiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Bagi aliansi  sendiri  ketika melakukan Aksi unjuk rasa, aliansi  tersebut memberikan selebaran berupa tuntutan baik isu secara nasional maupun lokal, apalagi sekian banyak aliansi aliansi melakukan Demonstrasi tidak semuanya sama tuntutannya

(Suardi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *