Uncategorized

Diduga Camat Dan Kasi kecamatan Wawaykarya Tidak Tegas Terapkan Aturan Sesuai Tupoksinya

×

Diduga Camat Dan Kasi kecamatan Wawaykarya Tidak Tegas Terapkan Aturan Sesuai Tupoksinya

Sebarkan artikel ini
Diduga Camat Dan Kasi kecamatan Wawaykarya Tidak Tegas Terapkan Aturan Sesuai Tupoksinya

 

Hotnews.com Lampung Timur wawakarya : pekerjaan peningkatan jalan onderlaug desa karang Anom Diduga langgar Regulasi Dan aturan, pekerjaan angaran 2025 yang harusnya selesai atau detlen 31 Desember 2025 Hinga Januari 2026 tidak selesai

Camat bilang sudah di tegur ,sementara zainudin yang mengaku kasi PMD kecamatan wawaykarya menjelaskan angaran sudah turun semua dan keterlambatan akibat Wales yang susah di dapat dan pasir yang langkah , sementara menurut warga sekitar pasir banyak di wilayah sekitar wawaykarya kayak di pasir sakti dan tanjung bintang

Zainudin juga menjelaskan bahwa( LPJ ) laporan pertanggung jawaban juga blum selesai ,artinya toleransi dari pihak kecamatan , baik camat selaku pembina dan pengawas serta kasi zainudin yang bertugas untuk monitoring dan evaluasi ( monev)tidak tegas jalankan aturan dan tupoksinya ,hingga memberi kesempatan kepala desa untuk mengulur waktu pekerjaan yang dananya sudah turun hingga ke lewat tahun anggaran dari penegakan aturan yang tidak tegas juga berpotensi kepala desa ada cela korupsi ,terbukti ada beberapa kades di Lampung timur yang di proses hukum

 

 

Gambar fakta Ditimbun tanah dahulu sebelum pasir, apakah seperti itu juknis 

Sementara kepala desa karang Anom Diduga ingin menguntungkan diri sendiri pekerjaan onderlaug ditutup pakai tanah Hingga kebutuhan pasir tidak terlalu banyak dan saat dikonfirmasi kades karang Anom tidak menjawab konfirmasi awak media hingga berita terbit

Tim media yang tergabung di komunitas media online Lampung ,meminta inspektorat dan APH segera kroscek pekerjaan tersebut dan jika terbukti ada indikasi korupsi agar segera di tindak dan di proses scara hukum

Kepala Desa (Kades) yang tidak menyelesaikan pekerjaan fisik dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) hingga melampaui tenggat waktu yang ditentukan dapat dikenai berbagai sanksi administratif, yang puncaknya bisa berupa pemberhentian sementara atau tetap. Selain itu, ada potensi tuntutan pidana jika ditemukan unsur penyalahgunaan dana desa. (Tim)

\ Get the latest news /

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PAGE TOP