Hotnews.web.id|Hambalang-: Sejumlah tokoh penting dan pejabat strategis terlihat menghadiri pertemuan terbatas di kawasan Hambalang yang dipimpin Presiden Republik Indonesia. Pertemuan ini menjadi sorotan publik karena membahas isu-isu krusial terkait arah kebijakan nasional, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan stabilitas ekonomi.
Dalam agenda tersebut, pemerintah menekankan komitmen untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja di tengah tantangan global dan dinamika industri. Salah satu langkah konkret yang mencuat adalah pembentukan Satgas Mitigasi PHK melalui Keppres Nomor 10 Tahun 2026, yang bertujuan mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja secara cepat dan terukur.
Selain itu, kebijakan pembatasan potongan biaya aplikasi transportasi online maksimal 8% turut menjadi perhatian, sebagai bentuk keberpihakan terhadap pekerja sektor informal digital yang selama ini menghadapi tekanan ekonomi.
Pertemuan juga menyinggung pentingnya perlindungan terhadap awak kapal perikanan serta percepatan penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan berpihak pada buruh.
DPN ETH Pusat melalui jaringan pemantau nasional menyatakan bahwa pertemuan di Hambalang ini merupakan sinyal kuat adanya konsolidasi kebijakan tingkat tinggi. Namun demikian, ETH menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan publik dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Kami melihat ini sebagai langkah strategis, tetapi implementasi di lapangan harus diawasi secara ketat. Kepentingan buruh tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan elite, demikian pernyataan resmi ETH.
Global ETH News mencatat, pertemuan ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial di tengah tekanan global.
ETH menegaskan akan terus melakukan pemantauan aktif terhadap setiap kebijakan yang lahir dari forum-forum strategis seperti di Hambalang, guna memastikan keberpihakan nyata kepada masyarakat luas.
＼ Get the latest news ／
